Rapat Koordinasi Dalam Penentuan Daftar Data Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2022

Rapat Koordinasi Dalam Penentuan Daftar Data Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2022

Bidang statistik dan persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Sambas mengadakan acara pertemuan bersama perwakilan seluruh OPD yang ditunjuk sebagai operator aplikasi SIPD dan Satu Data dilingkungan Pemda Kabupaten Sambas perihal Koordinasi Dalam Penentuan Daftar data Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2022, Kamis (16/6/2022).
Rapat ini dibuka dengan kata sambutan oleh kepala dinas Kominfo Kab. Sambas Ilham jamaludin,S.Sos, dan dipimpin oleh Kepala Bidang Statistik dan Persandian Riza Sunanda, S.T,M.T.M.Eng. Turut hadir kepala Badan Pusat Statistik (BPS kab. Sambas dan anggota Walidata dan Produsen Data.

Fokus utama pada rapat ini membahas status data di Kabupaten Sambas dan bagaimana tata cara proses pengisian dan pengolahan data yang akan disampaikan ke BPS

Kepala BPS memaparkan tentang landasan hukum sistem perancanaan pembangunan nasional, Satu Data Indonesia(IDS), dan masalah tata kelola sektoral. BPS juga membahas tentang Program Nasional yg terdiri dari Sistem Statistik Nasional, Satu Data Nasional, Reformasi Birokrasi Nasional. Bahasan selanjutnya berupa kolaborasi pembangunan statistik, pembangunan kinerja pembangunan data, peran IPS dalam penyelenggaraan statistik sektoral dan struktur penilaian.
BPS juga menyampaikan tentang penyelenggaraan kegiatan statistik, prinsip SDI seperti standar data dan metadata, gambaran umum proses produksi data statistik serta proses bisnis statistik.

Pada saat paparan Kepala Dinas Kominfo memberikan gambaran peran walidata dalam penyelenggaraan SDI tingkat Kabupaten Sambas, sedangkatn Kepala Bappeda Kab. Sambas yang diwakili oleh Ibu Meta Sundari. SE menjelaskan tentang aplikasi web Sistem Informasi Pemerintah Daerah serta proses penggunaan dan tata cara pengisian data pada aplikasi tersebut.

Hasil kesepakatan rapat ini memantapkan peran walidata dan produsen data, memberikan akun aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah dan mengusulkan setiap OPD yg bingung agar bisa langsung bertanya ke BPS tentang pengisian data dan agar BPS juga bisa sosialisasi ke setiap OPD.